Pengamat intelijen minta Greenpeace diaudit

(ANTARA/ Reno Esnir/ss/ama/10)

"Apalagi ada kecenderungan, LSM asing yang masuk ke Indonesia membawa agenda tertentu, terutama untuk merusak perekonomian bangsa,

Jakarta, (ANTARA-News) - Pengamat intelijen Wawan Purwanto meminta seluruh sumber dan aliran dana LSM asing Greenpeace cabang Indonesia segera diaudit guna membongkar apa yang dia sebut agenda terselubung LSM yang bermarkas di Belanda itu.
"Sebab tidak ada makan siang yang gratis. Tidak mungkin asing menggelontorkan dana miliaran rupiah kepada Greenpeace, tanpa ada imbalan apa-apa. Pasti ada sesuatu di balik itu dan biasanya memang motif ekonomi. Karenanya audit keuangan terhadap Greenpeace harus segera dilakukan," kata Wawan kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, bercokolnya Greenpeace di Indonesia sudah sepatutnya dievaluasi. Antisipasi ini diperlukan agar sejarah masuknya VOC di zaman Belanda yang akhirnya menjajah Indonesia, tidak terulang kembali.
"Kita tentu tidak ingin sejarah VOC terulang lagi. Karena itu, jika Greenpeace melakukan pelanggaran, pemerintah sebaiknya mengambil tindakan tegas," tukas Wawan.
Kepala Badan Intelijen Negara Sutanto menegaskan, sumber maupun aliran dana LSM asing termasuk Greenpeace yang beroperasi di Indonesia harus diaudit.
(M011)
COPYRIGHT © 2011
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
PT Bio Farma (Persero), perusahaan milik pemerintah (BUMN) penghasil vaksin yang terletak di Bandung, Jawa Barat, ...
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II yang dipimpinnya tinggal menunggu ...
Pengamat intelijen Wawan Purwanto meminta seluruh sumber dan aliran dana LSM asing Greenpeace cabang Indonesia segera ...
Ciptakan kerja Part time di rumahkisah sukses clickbank

Read More ...

Presiden minta menteri proaktif jelaskan masalah kementerian

Julian Aldrin Pasha (ANTARA/pandu dewantara)

Yang penting itu bisa dijelaskan dan bila terbukti maka harus ada yang bertanggung jawab secara hukum. Jadi jangan biarkan bila ada sesuatu yang tidak benar

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II untuk aktif menjelaskan bila ada masalah-masalah di kementerian masing-masing kepada masyarakat, khususnya terkait tuduhan korupsi sehingga transparansi dan good governance dapat dijamin.
Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di kantor Presiden Jakarta, Rabu mengatakan perintah tersebut tidak hanya diberikan pada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar namun juga kepada seluruh menteri.
Julian mencontohkan penjelasan yang langsung diberikan Menpora Andi Mallarangeng kepada publik saat adanya kasus suap pembangunan wisma atlet Sea Games dengan terdakwa Sekretaris Menpora Wafid Muharram sebagai langkah yang tepat untuk menjelaskan masalah kementerian kepada publik.
"Yang penting itu bisa dijelaskan dan bila terbukti maka harus ada yang bertanggung jawab secara hukum. Jadi jangan biarkan bila ada sesuatu yang tidak benar," kata Julian.
Ia menambahkan, usai sidang kabinet paripurna pada Selasa (6/9) lalu, Presiden sudah memanggil Menakertrans Muhaimin Iskandar dan Kepala Negara meminta agar Menteri Muhaimin bisa pro aktif menjelaskan pada masyarakat dan media.
"Diharapkan menteri bisa langsung memberikan penjelasan ke publik, masyarakat dan juga penegak hukum," kata Julian.
Ketika ditanya apakah ada indikasi Presiden akan melakukan reshuffle setelah melihat adanya kinerja sejumlah kementerian yang tidak memuaskan bersamaan dengan momentum tahun kedua pemerintahan paruh kedua Presiden, Julian mengatakan hal tersebut sepenuhnya hak prerogratif Presiden.
"Koreksi internal terus berlangsung, tetapi tidak semua disampaikan ke publik," kata Julian.
(*)

Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © 2011
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
Percepatan pembangunan postur kekuatan pokok minimum TNI-Al sudah mendesak diwujudkan. Bukan apa-apa, luas wilayah ...
Palang Merah Indonesia dari Sumatera Utara (PMI Sumut) mengiimkan tim ke lokasi gempa di Dairi yang berbatasan dengan ...
Kepolisian Negara RI menangkap empat orang yang kedapatan membawa kembang api saat pertandingan sepak bola antara tim ...
Ciptakan kerja Part time di rumahkisah sukses clickbank

Read More ...

Golkar minta KPK profesional tangani kasus suap Kemenakertrans

Jakarta (ANTARA News) - Partai Golkar meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bekerja secara profesionalitas dalam mengusut tuntas suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

"KPK diharapkan bekerja berdasarkan profesionalitas," kata Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto saat hadir dalam acara Open House mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Pusat, Kamis.

Ketua Fraksi Partai Golkar itu menambahkan, profesionalitas KPK itu bisa dilakukan dengan mengusut tuntas kasus suap tersebut hingga level tertinggi di Kementerian tersebut.

"Jangan hanya sampai pada Kabag Perencanaan dan Evaluasi Kemenakertrans Dadong Irbarelawan, sekretaris Ditjen P2K Transmigrasi I Nyoman Suisnaya dan pengusaha Dharnawati. Saya setuju kalau kasus suap di Kemenakertrans diusut sampai level paling tinggi, tidak sebatas yang sekarang ini," kata Novanto.

Sementara itu, secara terpisah, kuasa hukum pengusaha Dharnawati, Farhat Abbas mengatakan, kliennya adalah korban pemerasan yang dilakukan oleh pihak Kemenakertrans.

"Dharnawati hanya korban pemerasan yang dilakukan pihak Kemenakertrans. Jadi KPK diharapkan bisa berlaku adil terhadap Dharnawati meskipun proses hukum tetap berjalan dan diberikan kepada klien saya," ungkap Farhat Abbas.

Ia menambahkan, setelah dirinya melihat surat penangkapan dan penahanan terhadap Dharnawati, ternyata dalam surat itu disebut-sebut nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar sebagai orang yang akan menerima uang Rp1,5 miliar.

"Jelas sekali, dalam surat penangkapan dan penahanan klien saya, nama Muhaimin disebut-sebut. Bahkan rekaman pembicaraan ketiga orang itu (Dadong, I Nyoman dan Dharnawati) nama Muhaimin dan Fauzi (staf Muhaimin) juga disebut," kata Farhat.
Senada dengan Novanto, Farhat meminta KPK untuk bekerja secara profesional dan tidak berhenti mengusut sebatas pejabat yang hanya tertangkap.

"Karena Dharnawati hanya korban, KPK diharapkan bisa menemukan otak pelaku penyuapan. Apalagi ada bukti surat dan rekaman," harapnya.
Seperti diketahui, KPK menangkap Kabag Perencanaan dan Evaluasi Kemenakertrans Dadong Irbarelawan, sekretaris Ditjen P2K Transmigrasi I Nyoman Suisnaya dan pengusaha Dharnawati terkait kasus suap Rp1,5 miliar. Ketiganya ditangkap ditempat yang berbeda pada Kamis (25/8).(zul)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2011

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, mengatakan tidak ada masalah pasokan air bersih ke komplek Istana ...

Pemilik apotek di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, agar membatasi penjualan obat-obatan dosis tinggi untuk sesak ...

Ketua Umum Ormas Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh akan menentukan sikapnya apakah tetap berada di Golkar atau di ...

Ciptakan kerja Part time di rumahkisah sukses clickbank

Read More ...