Kopaska latihan bersama Navy Seal

Anggota pasukan elit US Navy Seals Tim 17, memberi pengarahan kepada anggota Satuan Komando Pasukan Katak (Sat Kopaska) TNI AL tentang kemampuan menembak (Markmanship) di Lapangan Tembak, Koarmatim, Surabaya, Senin (19/9). (ANTARA/M Risyal Hidayat)
Surabaya (ANTARA News) - Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL meningkatkan kemampuan menembak di Lapangan Tembak Koarmatim Ujung Surabaya sebagai bagian dari Latihan Bersama  Flash Iron 11-02 JCET antara Kopaska TNI AL dan US Navy Seal.
Keterangan pers dari Dinas Penerangan Armatim yang diterima ANTARA di Surabaya, Senin, melaporkan latihan kemampuan menembak (Markmanship) itu dilaksanakan dengan tiga tahap yaitu pelajaran di kelas, teori di lapangan dan praktek (Drill) di Lapangan Tembak.
Dalam kegiatan itu, Kopaska dan Navy Seal saling tukar menukar pengalaman tentang limu dan kemampuan menembak sesuai yang mereka kuasai. Salah seorang dari tim Navy Seals memaparkan tentang dasar (Basic), prosedur dan teori menembak yang dilaksanakan oleh tim Seals.
Paparan itu disampaikan Jhon yang merupakan seorang pelatih dan sekaligus Sniper tim Seals 17 yang bermarkas di San Diego Amerika Serikat. Latihan teori pertama tentang kemampuan menembak dengan sejata laras pendek jenis Pistol.
Praktik menembak dengan Pistol dilaksanakan secara bergantian antara Kopaska dan Navy Seal dengan jarak kurang lebih lima meter dengan menggunakan Pistol jenis Sig Sawer.
(E011) Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © 2011
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
PT Bio Farma (Persero), perusahaan milik pemerintah (BUMN) penghasil vaksin yang terletak di Bandung, Jawa Barat, ...
Pengamat intelijen Wawan Purwanto meminta seluruh sumber dan aliran dana LSM asing Greenpeace cabang Indonesia segera ...
176 anak di Jawa Barat  terinfeksi HIV/AIDS karena tertular dari sang ibu. Angka  tersebut berdasarkan data ...
Ciptakan kerja Part time di rumahkisah sukses clickbank

Read More ...

MK kabulkan permohonan gugatan UU ketenagakerjaan

Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. (FOTO.ANTARA)
Jakarta (ANTARA News) - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat (2 ) yang diajukan oleh pemohon yakni Ugan Gandar, Eko Wahyu, Rommel Anonius, dan Ginting dengan kuasa pemohon, Ecoline Situmorang.
"Dengan ini mahkamah mengabulkan permohonan pemohon," kata Ketua Hakim Konstitusi Mahfud MD saat membaca putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin.
Pemohon yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu merupakan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Mereka mengajukan permohonan uji Pasal 155 ayat (2) yang mengatur upah proses PHK. Pasal itu menyatakan selama putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) belum ditetapkan, khusus perselisihan PHK dan hak, baik pengusaha dan pekerjanya tetap melaksanakan hak dan kewajibannya.
Dalam pertimbangan mahkamah, frasa dari pasal tersebut "belum ditetapkan" berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya penafsiran yang jelas dan tegas dari unsur kata "belum ditetapkan" juga telah menimbulkan ketidakadilan terhadap salah satu pihak karena tidak mendapat imbalan, perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sesuai Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
Aturan itu dalam praktiknya dinilai multitafsir. Sebab, ada yang berpendapat upah proses PHK dibayar hanya enam bulan gaji, ada juga yang menafsirkan upah proses dibayar hanya sampai keluarnya putusan PHI, dan upah proses dibayar hingga keluarnya putusan kasasi/PK di MA.
Karena itu, pemohon meminta tafsir konstitusional atas pasal itu karena selama ini penerapannya menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), (2) UUD 1945. Dalam arti, Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan konstitusional dengan Pasal 28D (1), (2) UUD 1945 sepanjang frasa "belum ditetapkan", ditafsirkan sampai putusan PHI mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).
Frasa "belum ditentukan" dalam Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap.
Putusan disetujui oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, yang disetuji pada 16 September 2011 dan dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka, Senin (19/9).
(SDP-06) Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © 2011
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II yang dipimpinnya tinggal menunggu ...
Museum Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi tuan rumah Pameran Bersama Aneka Kain Nusantara 2011 memamerkan tiga ...
Gunung Marapi yang berlokasi di daerah Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, kembali ...
Ciptakan kerja Part time di rumahkisah sukses clickbank

Read More ...

Polisi incar penulis "Twitter" terkait pemukulan wartawan

Seorang wartawan menunjukan akun Twitter @Gilang_Perdanaa yang menyatakan kepuasannya usai memukul wartawan, usai bentrokan di SMA 6 Bulungan, Jakarta, Senin (19/9). Akun Twitter yang diduga milik siswa SMA 6 Bulungan itu langsung berganti nama setelah mendapat sejumlah kecaman. (ANTARA/Fanny Octavianus)
Jakarta (ANTARA News) - Kepolisian Resor Metropolitan (Polrestro) Jakarta Selatan mengincar oknum penulis status pada jejaring sosial (Twitter) terkait insiden pemukulan terhadap wartawan saat bentrok dengan siswa SMA Negeri 6 Bulungan, Kebayoran Baru.
"Kita akan pilih kasus per kasus, termasuk pernyataan di Twitter yang namanya Gilang Perdana," kata Kepala Polrestro Jakarta Selatan, Komisaris Besar Polisi Imam Sugiyanto di Jakarta, Senin (19/9) malam.
Imam mengatakan, penyidik akan mencari penyebab dan pelaku maupun korban pemukulan, termasuk pemanggilan terhadap Gilang Perdana yang diduga siswa yang memukul wartawan hingga terluka.
"Kalau memang dia (Gilang) mengatakan pemukul, perlu saksi untuk membuktikannya," ujar Imam seraya menambahkan teman Gilang juga harus bekerja sama menjadi saksi.
Namun Iman menyatakan penyidik akan memastikan terlebih dulu, apakah Gilang Perdana merupakan pelajar SMAN 6 Bulungan kepada pihak sekolah.
Perwira menengah kepolisian itu, menyebutkan penyidik juga akan menelusuri informasi adanya keterlibatan guru saat bentrokan antara siswa dengan wartawan.
Imam meminta masyarakat maupun wartawan yang memiliki bukti maupun data menyerahkan kepada petugas kepolisian, guna penyelidikan lebih lanjut.
Aksi bentrokan bermula saat puluhan wartawan tengah berunjuk rasa di SMA Negeri 6, terkait tindakan pengeroyokan siswa SMA 6 terhadap wartawan televisi Trans 7, Oktaviardi, Jumat (16/9).
Petugas sempat berupaya mengatsi keributan, namun jumlah siswa yang terlibat bentrok cukup banyak, sehingga polisi kewalahan.
Aksi tawuran melukai sedikitnya 10 orang wartawan dan tujuh orang siswa SMA Negeri 6 Bulungan, Jakarta Selatan.
Wartawan yang melapor, antara lain fotografer Kompas.com Banar Fil Ardi, fotografer Seputar Indonesia Yudistiro Pranoto, juru kamera Trans 7 dan fotografer Media Indonesia Panca Saukani.
Imam menambahkan pihak siswa yang juga menjadi korban pemukulan akan melaporkan wartawan yang diduga melakukan penganiayaan, Selasa (20/9).
"Besok (Selasa) diwakilkan guru akan melaporkan wartawan," tutur Imam. (T014/Z002) Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2011
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
Gunung Marapi yang berlokasi di daerah Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, kembali ...
Pemerintah Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan setempat memperbanyak taman bacaan ...
176 anak di Jawa Barat  terinfeksi HIV/AIDS karena tertular dari sang ibu. Angka  tersebut berdasarkan data ...
Ciptakan kerja Part time di rumahkisah sukses clickbank

Read More ...

Tunggu tanggal mainnya, kata Presiden SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf)
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II yang dipimpinnya tinggal menunggu waktu.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden ketika menunggu tamu dari Yayasan Batik Indonesia di muka pintu kamar tamu Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Presiden yang didampingi Ani Yudhoyono berdiri menghadap wartawan dan kemudian bertanya tentang isu terkini yang sedang hangat dibicarakan.
Salah seorang wartawan menjawab, "Reshuffle."
Kepala negara kemudian menjawab singkat, "Tunggu tanggal mainnya."
Akhir-akhir ini, wacana tentang perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II menguat lagi setelah dilontarkan oleh beberapa politisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pasca terkuaknya kasus penyuapan di beberapa kementerian.
Presiden SBY  didesak untuk mencopot menteri-menteri yang namanya disebut-sebut dalam kasus tersebut.
(D013)
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © 2011
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
Wakil Presiden Boediono menyerahkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan kepada ...
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II yang dipimpinnya tinggal menunggu ...
176 anak di Jawa Barat  terinfeksi HIV/AIDS karena tertular dari sang ibu. Angka  tersebut berdasarkan data ...
Ciptakan kerja Part time di rumahkisah sukses clickbank

Read More ...

Gubernur Babel resmikan makam Depati Amir

Kupang (ANTARA News) - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Eko Maulana Ali dijadwalkan meresmikan makam Depati Amir bersama panglima perang Hamzah di Pekuburan Islam Batu Kadera, Kelurahan Airmata, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (21/9) mendatang.
Makam pahlawan dan panglima perang asal Bangka itu selesai dipugar oleh keturunan Amir sejak April 2011 lalu.
"Gubernur akan bersama sejumlah orang dalam satu rombongan dari Bangka Belitung terdiri muspida, keturunan Depati Amir, dan anggota DPRD Babel," kata Mochtar Bahren, generasi ke-IV Depati Amir kepada wartawan di Kupang, Selasa.
Dia mengatakan rombongan Gubernur Babel menurut rencana akan tiba di Kupang pada Selasa (20/9) ini, dan dilanjutkan dengan silaturahmi bersama Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, serta halal bi halal bersama seluruh keturunan Depati Amir yang tersebar di berbagai kabupaten di daerah kepulauan itu.
Dia mengatakan, pemugaran yang dilakukan terhadap makam Depati Amir dan panglima perangnya tersebut juga termasuk di dalamnya jalan setapak menuju pemakaman, lopo, dan pagar. .
Depati Amir yang menurut sejarah lahir pada 1805, merupakan putera sulung Depati Bahrin asal Bangka. Ia berperang melawan Belanda selama tiga tahun berturut-turut hingga tertangkap kemudian diasingkan ke Kupang dan wafat pada 1885.
Perjalanan dari Bangka ke Kupang membutuhkan waktu selama 11 bulan menggunakan kapal Uap Unrust. Selama pelayaran, ia bersama panglima perangnya Hamzah dirantai sehingga mengalami penderitaan yang luar biasa.
Sampai di Pulau Timor pun Depati Amir dan dan panglima perangnya Hamzah juga terus melanjutkan perjuangannya melawan penjajah Belanda bersama sejumlah raja Timor, yang menyebabkan persahabatan anatara kedua pejuang Babel dengan raja-raja Timor sangat kuat.
Hamzah yang menjadi panglima perangnya adalah saudara Amir, wafat pada 1900.
Depati Amir selain berperang melawan penjajah Belanda bersama raja-raja Timor, juga mendirikan masjid Al Ikhlas di Kelurahan Air Mata, serta mengajari warga tentang sistem pengobatan tradisional.
Sebelum wafat, kata Mochtar Depati Amir meninggalkan tiga wasiat kepada keturunannya yang menyebutkan "Di mana kaki ku dipijak, di situ langit di junjung, janganlah anak keturunanku mencari nama besarku, tetapi bila Allah SWT menghendaki akan datang dengan sendirinya,".
Selanjutnya, "bagi anak cucu, cicit dan keturunan selanjutnya janganlah pulang ke tanah Bangka untuk mencari harta kekayaanku. Sesungguhnya aku tidak punya harta, hartaku adalah ilmu dan semangat perjuanganku," kata Mochtar mengutip pesan Depati Amir Bin Bahren. (ANT) Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2011
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
Museum Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi tuan rumah Pameran Bersama Aneka Kain Nusantara 2011 memamerkan tiga ...
Pemerintah Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan setempat memperbanyak taman bacaan ...
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II yang dipimpinnya tinggal menunggu ...
Ciptakan kerja Part time di rumahkisah sukses clickbank

Read More ...

DPR lakukan uji kelayakan calon hakim agung

Benny K Harman (FOTO. ANTARA)
Jakarta (ANTARA News) - Komisi III DPR RI akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 18 orang calon hakim agung, selama sepekan sejak 20 sampai 27 September 2011.
Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman mengatakan, uji kelayakan dilakukan Komisi III DPR RI dengan cara meminta para calon menyampaikan pandangannya mengenai tugas dan peran hakim agung serta wawasannya terhadap aturan perundangan.
"Selanjutnya, anggota Komisi III akan mengajukan pertanyaan untuk mendalami lebih jauh, pandangan, wawasan, dan kemampuan calon hakim agung, untuk kemudian dipilih yang sesuai dengan kebutuhan Mahkamah Agung," kata Benny K Harman di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senin (19/9).
Menurut dia, Komisi III DPR RI akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap tiga calon setiap hari dan kepada masing-masing calon selama sekitar tiga jam.
Berdasarkan undian yang telah dilakukan Komisi III DPR, ke-18 calon hakim agung tersebut akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan dengan jadwal sebagai berikut; Selasa (20/9) Husaini, Andi Samsan Nganro, dan I Made Rawa Aryawan; Rabu (21/9) Syarinaldi, Sunarto, Rahmi Mulyati; Kamis (22/9) Burhan Dahlan, Hary Djatmiko, Dewi Kania Sugiharti.
Kemudian, Jumat (23/9) Daming Sunusi, Nurul Elmiyah, Heru Mulyno Ilwan; Senin (26/9) Topane Gayus Lumbuun, Suhadi, Mohammad Yamin Awie; Selasa (27/9) Dudu Duswara Machmudin, Taqwaddin, Iing R Sodikin.
Benny menambahkan, sebelumnya para calon hakim agung tersebut telah menjalani uji pembuatan makalah di ruang kerja Komisi III DPR RI, pada Kamis (15/9).
Setiap calon hakim agung, kata dia, diwajibkan membuat makalah sebanyak lima halaman kuarto dengan tulisan spasi 1,5 dalam waktu satu jam.
"Komisi III DPR RI menyiapkan lima topik seputar tugas hakim agung yang dipilih calon setiap dengan cara undian menjelang pelaksanaan uji makalah.
Setiap calon hakim agung menulis makalah sesuai tema yang diperolehnya," katanya.
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, tujuan pembuatan makalah agar diketahui kemampuan para calon hakim agung dalam menuangkan gagasan dan pikirannya secara tertulis.
"Makalah-makalah tersebut akan dinilai oleh masing-masing anggota Komisi III, yang menjadi salah satu aspek penilaian," katanya.
Menurut Benny, sebelum dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, Komisi III DPR RI juga mengundang Ketua Mahkamah Agung untuk memberikan penjelasan mengenai hakim agung seperti apa yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung saat ini, kata dia, menerapkan sistem kamar yakni setiap hakim agung hanya menangani perkara sesuai dengan keahliannya. (R024/Z002) Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2011
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
Museum Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi tuan rumah Pameran Bersama Aneka Kain Nusantara 2011 memamerkan tiga ...
Pemerintah Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan setempat memperbanyak taman bacaan ...
Gunung Marapi yang berlokasi di daerah Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, kembali ...
Ciptakan kerja Part time di rumahkisah sukses clickbank

Read More ...

Cara polisi Cianjur atasi knalpot bising

ilustrasi knalpot (ANTARA/Yuda)

"Sudah ada 5 karung knalpot bising yang jumlahnya mencapai 600 buah, jumlah ini hasil razia selama satu tahun,"

Cianjur (ANTARA News)-Polres Cianjur punya cara untuk mengatasi sepeda motor dengan knalpot bising. Knalpot dipotong dengan gergaji besi lalu pemilik diminta untuk membawa knalpot orsinil dan diganti langsung di hadapan petugas.
Kasatlantas Polres Cianjur, AKP Gatot Satrio Utomo, mengatakan, dalam setahun terakhir, pihaknya berhasil merazia sekitar 600 motor berknalpot bising. Hal ini dilakukan dalam rangka tertib lalu lintas sesuai dengan undang-undang lalu lintas no 22 tahun 2010.
"Sudah ada 5 karung knalpot bising yang jumlahnya mencapai 600 buah, jumlah ini hasil razia selama satu tahun," katanya.
"Sebelum melakukan tindakan, kami telah melakukan sosialisasi, sejak jauh hari. Kalau ada pengendara yang kedapatan melanggar akan kami kenakan bukti pelanggaran," katanya.
(ANT) Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © 2011
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
176 anak di Jawa Barat  terinfeksi HIV/AIDS karena tertular dari sang ibu. Angka  tersebut berdasarkan data ...
Gunung Marapi yang berlokasi di daerah Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, kembali ...
Wakil Presiden Boediono menyerahkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan kepada ...
Ciptakan kerja Part time di rumahkisah sukses clickbank

Read More ...